KPK MENETAPKAN PT MERIAL ESA SEBAGAI TERSANGKA SUAP

KPK MENETAPKAN PT MERIAL ESA SEBAGAI TERSANGKA SUAP

CANDUQQ- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Merial Esa (PT ME) sebagai tersangka kasus suap pengurusan anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone.

PT ME sendiri merupakan korporasi kelima yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.

"PT ME yang diduga secara bersama-sama atau membantu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara terkait dengan proses pembahasan dan Pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jumat (1/3).

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 14 Desember 2016 terhadap sejumlah pejabat. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI Eko Susilo Hadi, Direktur PT ME Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus, dan Muhammad Adami Okta.

Setelah itu, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya yakni Anggota DPR RI Fayakhun Andriadi, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan dan Manager Director PT Rohde & Schwarz, Erwin Sya"af Arief.

"Dalam proses terjadinya pemberian suap ini diduga dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain di PT ME yang bertindak dalam lingkungan korporasi," kata Alexander.

Agen Domino- PT ME disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi juncto Pasal SS ayat (1) ke-l KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Alexander mengatakan proses hukum terhadap korporasi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan lainnya agar dapat menjalankan bisnis secara sehat.

"Dengan prinsip-prinsip good corporate governance, seperti membuat kebijakan internal perusahaan untuk tidak memberikan suap ataupun gratifikasi terhadap penyelenggara negara terkait pelaksanaan tugasnya, dan melakukan pengawasan yang ketat di internal agar tidak melakukan korupsi," ujar dia.

Sebelumnya, ada sejumlah korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Misalnya, PT Nindya Karya dalam kasus pembangunan dermaga Sabang, Aceh.

SIDANG KASUS MEIKARTA, EKS BUPATI BEKASI DIPINDAH KE SUKAMISKIN

SIDANG KASUS MEIKARTA, EKS BUPATI BEKASI DIPINDAH KE SUKAMISKIN

CANDUQQ-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan lokasi penahanan lima tersangka kasus suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Kabupaten Bekasi, dari Jakarta ke Bandung.

Lima terdakwa terdiri dari mantan bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

"Penahanan terharap Neneng Hasanah Yasin, Dewi Trisnawati dan Neneng Rahmi dilakukan di Lapas Wanita Sukamiskin sembari menunggu proses persidangan yang direncanakan dilakukan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansya, di gedung KPK, Rabu (20/2).

"Sedangkan, terhadap Jamaludin, Sahat MBJ Nahor dilakukan penahanan di Rutan Kebon Waru Bandung. Para terdakwa tersebut telah sampai di Bandung pada siang hari di rutan masing-masing," ia menambahkan.

Agen Domino- Febri juga mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK merencanakan akan melimpahkan berkas perkara lima terdakwa ini ke Pengadilan Negeri Bandung yang selanjutnya menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung.

Sebelumnya, dalam kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta sejumlah tersangka sudah terlebih dahulu disidangkan. Para terdakwa itu adalah Billy Sindoro dan Hendry Jasmen, karyawan pengembang Meikarta.

Kemudian ada Taryudi dan Fitrajadja Purnama sebagai konsultan pengembang Meikarta.

KPK SUDAH TETAPKAN BOS BORNEO LUMBUNG ENERGI SAMIN TAN TERSANGKA

KPK SUDAH TETAPKAN BOS BORNEO LUMBUNG ENERGI SAMIN TAN TERSANGKA

CANDUQQ- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Bos PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM) Samin Tan sebagai tersangka suap kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Samin diduga memberikan uang sebesar Rp5 miliar kepada Eni.

Samin diduga menyerahkan uang kepada Eni untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ini ke penyidikan sejak 1 Februari 2019 dengan tersangka SMT (Samin Tan), pemilik perusahaan PT BLEM," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/2).

Syarif menyatakan Samin meminta bantuan Eni untuk menyelesaikan masalah terminasi perjanjian karya PT Asmin Koalindo, anak usaha PT BLEM, dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah.

Eni lantas menyanggupi permintaan Samin. Eni diduga mempengaruhi pihak Kementerian ESDM. Politikus Partai Golkar itu pun diduga meminta sejumlah uang kepada Samin selama proses penyelesaian tersebut.

Menurut Syarif, diduga Eni menerima uang sebesar Rp5 miliar dari Samin pada Juni 2018. Pemberian pertama sejumlah Rp5 miliar pada 1 Juni 2018, dan kedua sebesar Rp1 miliar pada 22 Juni 2018.

Uang yang diterima Eni itu diduga untuk kepentingan suaminya Muhamad Al Khadziq mengikuti pemilihan bupati Temanggung 2018.

Agen Domino- Atas perbuatannya itu, Samin dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Dalam kasus itu KPK menjerat Eni, pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes B Kotjo dan mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.

CANDUQQ | PEMPROV PAPUA LAPORKAN BALIK PEGAWAI KPK KEPADA POLISI

PEMPROV PAPUA LAPORKAN BALIK PEGAWAI KPK KEPADA POLISI

CANDUQQ- Pemerintah Provinsi Papua melaporkan kembali karyawan KPK yang diduga menjadi sasaran penganiayaan di Kepolisian Daerah Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

Kasus yang dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah tindak pidana di bidang ITE dan / atau pencemaran nama baik dan / atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (30) bersamaan dengan Pasal 45 ayat (3) dan / atau Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE.

Berdasarkan laporan Pemerintah Provinsi Papua yang diterima oleh polisi, kronologi kejadian pada Sabtu (2/2) di Hotel Borobudur dimulai ketika Pemerintah Provinsi Papua mengadakan pertemuan untuk membahas hasil Anggaran Pemerintah Provinsi Papua.
Pemerintah provinsi kemudian melihat seseorang yang mengambil foto tanpa izin dari peserta rapat dan hotel. Pemerintah provinsi kemudian mendekati orang yang bersangkutan untuk menanyakan identitasnya dan tujuan pengambilan foto.

Namun, menurut Pemerintah Provinsi Papua, yang bersangkutan tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Papua memeriksa barang bawaan korban dalam bentuk tas kecil. Di tas, ditemukan kartu identitas karyawan KPK.

Agen Domino- Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua juga bertanya tentang kelengkapan administrasi terkait, tetapi tidak dapat ditampilkan. Ponsel milik yang bersangkutan kemudian diperiksa oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan di dalamnya ditemukan foto-foto anggota Pemerintah Provinsi Papua bersama dengan peserta pertemuan.
Sebelumnya, KPK sebelumnya melaporkan dugaan penganiayaan terhadap dua karyawannya ke Polda Metro Jaya pada Minggu (3/2).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kantornya juga telah memberikan bukti visual kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya mengenai dugaan kasus penganiayaan. Dengan bukti ini, diharapkan polisi dapat segera melakukan penyelidikan.

"Kami berharap penanganan akan segera dilakukan karena beberapa informasi visual telah disediakan. Visum telah dilakukan dan hasilnya akan diserahkan ke polisi," kata Febri, Senin (4/2).

CANDUQQ | PEMPROV PAPUA LAPORKAN BALIK PEGAWAI KPK KEPADA POLISI

PEMPROV PAPUA LAPORKAN BALIK PEGAWAI KPK KEPADA POLISI

CANDUQQ- Pemerintah Provinsi Papua melaporkan kembali karyawan KPK yang diduga menjadi sasaran penganiayaan di Kepolisian Daerah Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

Kasus yang dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah tindak pidana di bidang ITE dan / atau pencemaran nama baik dan / atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (30) bersamaan dengan Pasal 45 ayat (3) dan / atau Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE.

Berdasarkan laporan Pemerintah Provinsi Papua yang diterima oleh polisi, kronologi kejadian pada Sabtu (2/2) di Hotel Borobudur dimulai ketika Pemerintah Provinsi Papua mengadakan pertemuan untuk membahas hasil Anggaran Pemerintah Provinsi Papua.
Pemerintah provinsi kemudian melihat seseorang yang mengambil foto tanpa izin dari peserta rapat dan hotel. Pemerintah provinsi kemudian mendekati orang yang bersangkutan untuk menanyakan identitasnya dan tujuan pengambilan foto.

Namun, menurut Pemerintah Provinsi Papua, yang bersangkutan tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Papua memeriksa barang bawaan korban dalam bentuk tas kecil. Di tas, ditemukan kartu identitas karyawan KPK.

Agen Domino- Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua juga bertanya tentang kelengkapan administrasi terkait, tetapi tidak dapat ditampilkan. Ponsel milik yang bersangkutan kemudian diperiksa oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan di dalamnya ditemukan foto-foto anggota Pemerintah Provinsi Papua bersama dengan peserta pertemuan.
Sebelumnya, KPK sebelumnya melaporkan dugaan penganiayaan terhadap dua karyawannya ke Polda Metro Jaya pada Minggu (3/2).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kantornya juga telah memberikan bukti visual kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya mengenai dugaan kasus penganiayaan. Dengan bukti ini, diharapkan polisi dapat segera melakukan penyelidikan.

"Kami berharap penanganan akan segera dilakukan karena beberapa informasi visual telah disediakan. Visum telah dilakukan dan hasilnya akan diserahkan ke polisi," kata Febri, Senin (4/2).

CANDUQQ | TIM GABUNGAN MINTA KETERANGAN NOVEL BASWEDAN

TIM GABUNGAN MINTA KETERANGAN NOVEL BASWEDAN

CANDUQQ- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan tim gabungan akan meminta keterangan Novel Baswedan terkait serangan teror yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pada 11 April 2017.

Menurut dia, langkah ini diambil setelah Novel mengaku akan bersikap kooperatif terhadap tim gabungan, sebagaimana disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo beberapa waktu silam.

"Novel setelah dipanggil Pak Agus Rahardjo (Ketua KPK), nanti akan kooperatif. Apabila nanti dibutuhkan keterangannya oleh tim, bersedia untuk memberikan keterangan," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (18/1).

Ia mempersilakan Novel untuk menemui tim gabungan dan memberikan keterangan bila memiliki waktu luang.

Dedi menilai kesediaan Novel untuk memberikan keterangan kepada tim gabungan merupakan bentuk dukungan terhadap tim yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian ini.

Lebih dari itu, Dedi meminta semua pihak bekerja sama untuk mengungkap kasus Novel dengan cepat.

"Welcome akhirnya semuanya. Semuanya mendukung (tim gabungan) ini," kata jenderal bintang satu itu.

Agen Domino- Tim gabungan pengungkapan kasus teror terhadap Novel ditugaskan sejak 8 Januari 2019 setelah Polri menerima rekomendasi Komnas HAM pada akhir Desember 2018 silam. Dari salinan surat tugas dengan Nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019, tim gabungan terdiri dari 65 orang.

Ketua tim gabungan ini adalah Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis dengan 46 personel Polri sebagai anggota tim.

Beberapa ahli juga masuk dalam tim gabungan ini, di antaranya mantan pemimpin KPK dan Guru Besar Pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji serta peneliti LIPI Hermawan Sulistyo.

Selain itu, terdapat juga Ketua Ikatan Sarjana Hukum Indonesia Amzulian Rifai, Ketua Setara Institut Hendardi, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, mantan Komisioner Komnas HAM Nur Kholis, dan Ifdhal Kasim. Enam nama dari KPK yang masuk dalam tim ini.

CANDUQQ | KPK MENERIMA PENGEMBALIAN RP 180 JUTA DARI DPRD TERKAIT MEIKARTA

KPK MENERIMA PENGEMBALIAN RP 180 JUTA DARI DPRD TERKAIT MEIKARTA

CANDUQQ- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima pengembalian uang sebesar Rp70 juta terkait kasus perizinan proyek pembangunan Meikarta.

"KPK menerima kembali pengembalian uang dari salah seorang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi sebesar Rp70 juta," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (16/1).

Sebelumnya sejumlah anggota DPRD Bekasi juga telah mengembalikan uang sebesar Rp110 juta ke KPK sehingga total pengembalian uang dari unsur DPRD terkait kasus ini adalah Rp180 juta.

Febri menduga masih ada sejumlah anggota DPRD Bekasi yang pernah menerima uang atau fasilitas liburan lainnya dan belum mengembalikan ke KPK.

"KPK mengingatkan agar pihak lain yang telah menerima untuk kooperatif dan mengembalikan segera uang atau fasilitas lain terkait perizinan proyek ini," katanya.

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini juga telah mengembalikan uang Rp11 miliar. Jumlah ini menggenapi pengembalian uang yang dilakukan Neneng sebesar Rp2,25 miliar dan Sin$ 90 ribu.

Febri mengatakan semua bukti pengembalian dari Neneng akan masuk menjadi bagian dari berkas perkara kasus korupsi Meikarta.

Agen Domino- Neneng dan sejumlah anak buahnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga menerima suap dengan total Rp16,1 miliar dan Sin$270 ribu terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Neneng mendapatkan bagian sebesar Rp10,8 miliar dan US$90 ribu.

Uang tersebut diserahkan PT Lippo Cikarang Tbk melalui PT Mahkota Sentosa Utama, Billy Sindoro, pegawai Lippo Group, Henry Jasmen; dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, Kepala Departemen Land Acquisition Perizinan PT Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto serta mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus.

CANDUQQ | POLISI MEMERIKSA 11 SAKSI KASUS TEROR RUMAH LAODE SYARIF

POLISI MEMERIKSA 11 SAKSI KASUS TEROR RUMAH LAODE SYARIF

CANDUQQ- Polisi memeriksa belasan saksi untuk mengungkap kasus teror di rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono menyatakan pemeriksaan saksi untuk kasus di rumah Laode terus bertambah.

"Per hari ini ada saksi 11 orang yang kita periksa dari korban, keluarga, dari orang yang tinggal di situ," kata Argo di Polda Metro Jaya, Kamis (10/1).

Molotov berisi spirtus ditemukan di rumah Laode di Jalan Kalibata Selatan No 42C RT 01 RW 03 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (9/1) pagi.

Argo menambahkan saksi yang diperiksa diantaranya seorang pedagang yang berjualan di depan rumah Laode, dan tetangga Laode.

Dari keterangan saksi, Argo mengatakan ada pihak yang mendengar suara lemparan gelas. Kemudian ada pula saksi yang mendengar suara motor roda dua.

"Saksi menyampaikan ada suara kendaraan bermotor roda dua," kata Argo.

Polisi juga menganalisis rekaman kamera pengintai yang ada di dekat rumah Laode. Polisi sudah membawa kamera pengintai itu untuk dicek di laboratorium dan forensik.

"Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Kita ingin melihat mengetahui ketajaman atau siapa saja yang ada di CCTV itu. Kita masih menunggu hasil dari lab forensik," ujar dia.

Tak hanya itu, polisi juga sudah memeriksa Laode untuk dimintai keterangan.

Agen Domino- Laode baru mengetahui keberadaan bom tersebut pada Rabu (9/1), saat sopir Laode baru saja datang ke rumah dan mendapati ada sebotol bom molotov bertengger di depan rumahnya dengan keadaan sumbu masih menyala.

"Kebetulan salah satu bom molotovnya itu posisinya berdiri ketika dilempar, kalau yang di atas kan terbakar besar, kebetulan itu berdiri gitu enggak pecah pertolongan Allah," ujar Laode.

CANDUQQ | JUBIR PRESIDEN MENGHIMBAU AGAR WARGA TAK BERSPEKULASI SOAL TEROR KPK

JUBIR PRESIDEN MENGHIMBAU AGAR WARGA TAK BERSPEKULASI SOAL TEROR KPK

CANDUQQ- Juru bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo mengimbau semua pihak tak berspekulasi mengenai dugaan teror terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Menurutnya, semua pihak harus menunggu hasil penyelidikan Kepolisian.

"Tunggu bagaimana penjelasan Polri. Polri segera melakukan proses penyelidikan," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/1).

Jelang Subuh tadi, sekitar pukul 01.00 WIB, terdengar suara pecahan barang agak keras di kediaman Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Beberapa jam setelah itu, kejadian serupa terjadi di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo.

Kedua kejadian itu diduga teror melalui bom molotov. Namun Johan enggan beri keterangan lebih lanjut ketika ditanya apakah dugaan teror itu terkait dengan perkara korupsi yang sedang ditangani KPK.

Menurutnya, semua pihak tak bisa langsung mengaitkan teror dengan penanganan kasus.

"Enggak bisa. Itu mungkin masalah pribadi. Enggak bisa dihubungkan belum tentu ada kaitannya dengan satu orang atau satu kasus," tutur mantan Jubir KPK ini.

Johan menyatakan dulu dirinya juga kerap mengalami kejadian diduga teror saat masih di KPK. Mulai dari kendaraannya diserempet kendaraan lain dari samping hingga pemotongan selang radiator mobil pribadinya.

"Saya tidak tahu itu bagian dari teror atau tidak. Tapi dulu kan mobil parkir di pinggir jalan. Ya tahu pekerjaan saya kan mengumumkan tersangka tentu banyak orang tak suka," ucapnya.

Sandiaga Prihatin

Agen Domino- Terpisah, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno menyatakan rasa simpatinya kepada pimpinan KPK yang mengalami teror bom.

"Kita sampaikan bahwa Prabowo-Sandi bersimpati dan turut prihatin dengan upaya-upaya menebar rasa takut dan juga teror," kata Sandi di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta.

Sandi, merujuk dari asumsi sejumlah pihak, menyebut tindakan teror terhadap pimpinan KPK tersebut merupakan upaya untuk melemahkan semangat pemberantasan korupsi.

Berangkat dari asumsi demikian, Sandi menyatakan pihaknya berada di belakang KPK. Dia menegaskan bahwa penegak hukum khususnya KPK harus didukung.

"Jangan sampai kita mundur. Sejengkal pun tidak," kata Sandi.

Sandi berjanji akan memperkuat institusi penegak hukum jika terpilih pada Pilpres 2019. Terutama lembaga-lembaga yang menangani kasus korupsi.

Dia menganggap masyarakat sudah muak dengan korupsi. Karenanya, pemberantasan tindakan rasuah itu harus semakin diperkuat.

"KPK terutama, Polri, dan juga Kejaksaan. Kita pastikan bahwa penegakan hukum ini jangan sampai bisa diganggu gugat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi, tidak usah takut," kata sandi.

CANDUQQ | DIMINTA JADI PANELIS DEBAT, KPK TANYA SOAL POTENSI LANGGAR UU

DIMINTA JADI PANELIS DEBAT, KPK TANYA SOAL POTENSI LANGGAR UU

CANDUQQ- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku tengah mengonfirmasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman terkait permintaan menjadi tim panelis debat perdana pasangan calon presiden-wakil presiden. Agus mengatakan ingin memastikan apakah permintaan menjadi salah satu panelis debat tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kami masih tanyakan ke KPU soal itu," kata Agus.

KPK, kata dia, telah melakukan kajian terhadap permintaan KPU melalui surat tertanggal 28 Desember 2018 perihal permohonan kesediaan menjadi tim panelis debat ke-1 pada Pemilu 2019. KPU meminta agar pimpinan KPK bersedia menjadi panelis untuk debat pertama dengan tema: hukum, hak asasi manusia, korupsi dan terorisme.

Dalam kajian yang dilakukan di internal KPK, kata Agus, kehadiran pimpinan KPK berpotensi melanggar UU Pemilu. Bahwa debat pasangan calon presiden-wakil presiden berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf h UU Pemilu adalah termasuk salah satu metode kampanye pemilu.

Agus menyebut, Pasal 280 ayat (2) huruf e UU Pemilu mengatur larangan kampanye, yang salah satunya adalah larangan mengikut sertakan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa Pimpinan KPK adalah Pejabat Negara. Pelanggaran terhadap larangan Pasal 280 ayat (2) huruf e tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (4) UU Pemilu merupakan Tindak Pidana Pemilu.

"Berdasarkan ketentuan tersebut, kami menyarankan agar permohonan tersebut tidak perlu dipenuhi," kata Agus, mengutip bunyi kajian internal KPK.

Menurut Agus, sampai saat ini pihaknya belum menerima jawaban dari Ketua KPU mengenai permintaan penjelasan potensi melanggar UU Pemilu bila pimpinan KPK menjadi panelis debat.

"Saya tanya Ketua KPU lewat Sekjen KPU belum dijawab," ujar dia.

Agen Domino- Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku sepakat bila salah satu pimpinan lembaga antikorupsi menjadi panelis debat pasangan calon presiden-wakil presiden dalam Pemilu 2019.

Saut mendorong Ketua KPK Agus Rahardjo yang hadir menjadi salah satu panelis debat perdana yang digelar KPU 17 Januari mendatang. Namun, Saut mengatakan pihaknya masih membahas permintaan menjadi panelis debat tersebut.

"Saya sependapat untuk Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) hadir. Tapi kami mau bahas dulu dengan pimpinan lain," kata Saut

Diketahui, KPU menetapkan tujuh dari delapan panelis debat perdana Pilpres 2019 yang bakal digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, 17 Januari 2019. Tujuh nama itu adalah Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum UI), Bagir Manan (Mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), dan Bivitri Susanti (Ahli Tata Negara).

Lalu ada Adnan Topan Husodo (Koordinator Indonesia Corruption Watch), Bambang Widjojanto (Mantan Wakil Ketua KPK), dan Margarito Kamis (Ahli Tata Negara). Kemudian satu orang lagi dari unsur pimpinan KPK yang masih dalam tahap konfirmasi.

Debat perdana akan menjadi ajang capres dan cawapres beradu gagasan dalam bidang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

CANDUQQ | KPK AKAN KAJI PEMBERATAN HUKUM TERSANGKA SUAP PROYEK AIR MINUM

KPK AKAN KAJI PEMBERATAN HUKUM TERSANGKA SUAP PROYEK AIR MINUM

CANDUQQ- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji penggunaan pasal pemberatan terhadap delapan tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2017-2018.

"Pemberatan kami lihat juga, bisa jadi serah terima itu sebelum bencana nanti dipelajari dulu. Kami pelajari pelan-pelan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (30/12) dini hari.

Dari delapan orang, KPK menetapkan empat pejabat Kementerian PUPR sebagai tersangka karena diduga telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.

"Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah," katanya.

Keempat orang itu kata Saut mendapat jatah suap yang berbeda-beda. Pertama, Kepala Satuan Kerja SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE) diduga menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung serta Rp500 juta untuk pembangunan SPAM di Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Kedua, PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR) diduga menerima sebesar Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa.

Ketiga, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN) diduga menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Keempat, PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA) diduga menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Menurut Saut, proyek pengadaan air minum merupakan proyek strategis yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika dikenakan pasal pemberatan, maka korupsi yang terkait bencana dapat dikenakan hukuman mati.

"Bisa dihukum mati kalau korupsi yg menyengsarakan orang banyak. Kita pelajari dulu. Kalau itu memang relevan," kata Saut.

Secara umum, KPK mengecam kasus suap yang diawali peristiwa tangkap tangan ini karena berkaitan dengan pengadaan air minum (SPAM) di daerah bencana di Sulawesi Tengah.

"KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait proyek pembangunan SPAM di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami," ujarnya.

Agen Domino- Sebelumnya, lembaga antirasuah itu menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap lelang proyek SPAM. Empat tersangka diduga sebagai pemberi suap yaitu, Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Empat pejabat Kementerian PUPR yang diduga menerima suap adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Keempat pejabat Kementerian PUPR yang diduga sebagai penerima, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

CANDUQQ | KPK AKAN KAJI PEMBERATAN HUKUM TERSANGKA SUAP PROYEK AIR MINUM

KPK AKAN KAJI PEMBERATAN HUKUM TERSANGKA SUAP PROYEK AIR MINUM

CANDUQQ- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji penggunaan pasal pemberatan terhadap delapan tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2017-2018.

"Pemberatan kami lihat juga, bisa jadi serah terima itu sebelum bencana nanti dipelajari dulu. Kami pelajari pelan-pelan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (30/12) dini hari.

Dari delapan orang, KPK menetapkan empat pejabat Kementerian PUPR sebagai tersangka karena diduga telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.

"Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah," katanya.

Keempat orang itu kata Saut mendapat jatah suap yang berbeda-beda. Pertama, Kepala Satuan Kerja SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE) diduga menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung serta Rp500 juta untuk pembangunan SPAM di Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Kedua, PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR) diduga menerima sebesar Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa.

Ketiga, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN) diduga menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Keempat, PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA) diduga menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Menurut Saut, proyek pengadaan air minum merupakan proyek strategis yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika dikenakan pasal pemberatan, maka korupsi yang terkait bencana dapat dikenakan hukuman mati.

"Bisa dihukum mati kalau korupsi yg menyengsarakan orang banyak. Kita pelajari dulu. Kalau itu memang relevan," kata Saut.

Secara umum, KPK mengecam kasus suap yang diawali peristiwa tangkap tangan ini karena berkaitan dengan pengadaan air minum (SPAM) di daerah bencana di Sulawesi Tengah.

"KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait proyek pembangunan SPAM di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami," ujarnya.

Agen Domino- Sebelumnya, lembaga antirasuah itu menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap lelang proyek SPAM. Empat tersangka diduga sebagai pemberi suap yaitu, Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Empat pejabat Kementerian PUPR yang diduga menerima suap adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Keempat pejabat Kementerian PUPR yang diduga sebagai penerima, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

CANDUQQ | OTT PEJABAT PURR, KPK USUT RELASI PROYEK AIR MINUM BENCANA

OTT PEJABAT PURR, KPK USUT RELASI PROYEK AIR MINUM BENCANA

CANDUQQ- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan korupsi terhadap pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kemungkinan terkait proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

Lembaga anti rasuah itu turut mendalami apakah proyek penyediaan air bersih itu terkait dengan proyek penyediaan air minum untuk tanggap bencana.

"Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Jumat (28/12).

Tim penindakan KPK mengamankan sekitar 20 orang dalam OTT pejabat Kementerian PUPR. Mereka berasal dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain.

Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK turut menyita barang bukti awal sebesar Rp500 juta dan Sin$25 ribu serta satu kardus berisi uang yang masih dalam penghitungan.

Agen Domino- Tim penindakan KPK telah mengamankan 20 orang yang terdiri dari pejabat Kementerian PUPR dan pihak swasta. Syarif mengatakan penangkapan terhadap 20 orang itu dilakukan sejak sore hingga malam.

"Dari lokasi diamankan dua puluh orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain," kata Syarif.

Syarif mengatakan saat ini tim perlu melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Sesuai KUHAP dalam waktu maksimal 24 jam KPK akan menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan.

CANDUQQ | OTT PEJABAT PURR, KPK USUT RELASI PROYEK AIR MINUM BENCANA

OTT PEJABAT PURR, KPK USUT RELASI PROYEK AIR MINUM BENCANA

CANDUQQ- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan korupsi terhadap pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kemungkinan terkait proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

Lembaga anti rasuah itu turut mendalami apakah proyek penyediaan air bersih itu terkait dengan proyek penyediaan air minum untuk tanggap bencana.

"Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Jumat (28/12).

Tim penindakan KPK mengamankan sekitar 20 orang dalam OTT pejabat Kementerian PUPR. Mereka berasal dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain.

Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK turut menyita barang bukti awal sebesar Rp500 juta dan Sin$25 ribu serta satu kardus berisi uang yang masih dalam penghitungan.

Agen Domino- Tim penindakan KPK telah mengamankan 20 orang yang terdiri dari pejabat Kementerian PUPR dan pihak swasta. Syarif mengatakan penangkapan terhadap 20 orang itu dilakukan sejak sore hingga malam.

"Dari lokasi diamankan dua puluh orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain," kata Syarif.

Syarif mengatakan saat ini tim perlu melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Sesuai KUHAP dalam waktu maksimal 24 jam KPK akan menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan.

CANDUQQ | EMPAT TERSANGKA SUAP MEIKARTA HADAPI DAKWAAN KPK HARI INI

EMPAT TERSANGKA SUAP MEIKARTA HADAPI DAKWAAN KPK HARI INI

CANDUQQ- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menggelar sidang perdana kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (19/12).

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membacakan surat dakwaan empat tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut.

Para tersangka itu adalah Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; pegawai Lippo Group, Henry Jasmen; serta dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

"Hari ini secara formil dakwaan akan dibacakan, kami akan uraikan perbuatan dari para terdakwa itu," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

"Karena yang baru diproses adalah pihak yang diduga pemberi, maka tentu peran dari pemberi ini yang akan lebih banyak diulas," ujarnya menambahkan.

Febri menyatakan dalam surat dakwaan itu KPK akan membeberkan peran masing-masing terdakwa, perintah dalam memberikan uang suap kepada Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, termasuk kepentingan Lippo Group dalam proyek Meikarta.

"Kami menduga suap ini bukan untuk kepentingan orang per orang yang memberikan uang itu, tapi terkait dengan kepentingan Lippo Group, perusahaan yang ada di Lippo Group untuk proyek Meikarta, nah itu nanti akan kami uraikan lebih rinci," kata dia.

Persidangan masing-masing terdakwa itu akan dipimpin Tardi selaku ketua majelis hakim dengan dua anggota majelis yakni Judianto Hadilaksana dan Lindawati.

Agen Domino- Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka. Neneng dan anak buahnya diduga menerima Rp7 miliar secara bertahap lewat Billy. Uang itu diduga bagian dari jatah yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar.

Neneng sendiri telah mengembalikan uang sekitar Rp5,9 miliar kepada penyidik KPK. Dia mengakui uang yang dikembalikan itu adalah bagian dari yang pernah diterimanya terkait pengurusan izin proyek Meikarta.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta adalah PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun.

CANDUQQ | EMPAT TERSANGKA SUAP MEIKARTA HADAPI DAKWAAN KPK HARI INI

EMPAT TERSANGKA SUAP MEIKARTA HADAPI DAKWAAN KPK HARI INI

CANDUQQ- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menggelar sidang perdana kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (19/12).

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membacakan surat dakwaan empat tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut.

Para tersangka itu adalah Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; pegawai Lippo Group, Henry Jasmen; serta dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

"Hari ini secara formil dakwaan akan dibacakan, kami akan uraikan perbuatan dari para terdakwa itu," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

"Karena yang baru diproses adalah pihak yang diduga pemberi, maka tentu peran dari pemberi ini yang akan lebih banyak diulas," ujarnya menambahkan.

Febri menyatakan dalam surat dakwaan itu KPK akan membeberkan peran masing-masing terdakwa, perintah dalam memberikan uang suap kepada Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, termasuk kepentingan Lippo Group dalam proyek Meikarta.

"Kami menduga suap ini bukan untuk kepentingan orang per orang yang memberikan uang itu, tapi terkait dengan kepentingan Lippo Group, perusahaan yang ada di Lippo Group untuk proyek Meikarta, nah itu nanti akan kami uraikan lebih rinci," kata dia.

Persidangan masing-masing terdakwa itu akan dipimpin Tardi selaku ketua majelis hakim dengan dua anggota majelis yakni Judianto Hadilaksana dan Lindawati.

Agen Domino- Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka. Neneng dan anak buahnya diduga menerima Rp7 miliar secara bertahap lewat Billy. Uang itu diduga bagian dari jatah yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar.

Neneng sendiri telah mengembalikan uang sekitar Rp5,9 miliar kepada penyidik KPK. Dia mengakui uang yang dikembalikan itu adalah bagian dari yang pernah diterimanya terkait pengurusan izin proyek Meikarta.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta adalah PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun.